Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah mencampurkan etanol 10 persen (E10) ke dalam bahan bakar minyak (BBM), namun dengan catatan implementasi dilakukan bertahap dan dengan persiapan yang matang. Dukungan ini sejalan dengan upaya mencapai energi bersih, mengurangi impor BBM, dan target Net Zero Emission 2060.
Nevi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, pasokan bioetanol dalam negeri, dan kondisi kendaraan, terutama kendaraan lama, sebelum kebijakan E10 diterapkan secara nasional. Ia mengingatkan agar transisi energi tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
“FPKS mendukung langkah pemerintah mempercepat transisi energi bersih, namun kebijakan etanol ini jangan tergesa-gesa,” ujar Nevi, menekankan perlunya perhitungan matang dalam implementasi kebijakan tersebut.
Legislator asal Sumatera Barat ini juga menyoroti perlunya alokasi anggaran untuk pengembangan pabrik etanol dalam negeri dan pemberian insentif kepada industri lokal. Hal ini bertujuan agar pengurangan impor BBM tidak justru beralih ke ketergantungan impor etanol.
Selain itu, Nevi menekankan perlunya edukasi publik dan perlindungan konsumen terkait karakteristik BBM campuran etanol. Ia meminta jaminan keamanan kendaraan masyarakat dan pemberian insentif atau kompensasi bagi pemilik kendaraan lama yang berpotensi rusak akibat penggunaan E10.
Nevi juga menilai pentingnya dukungan bagi SPBU untuk menyesuaikan fasilitasnya agar tahan terhadap etanol, termasuk pemberian insentif untuk penyesuaian pipa, tangki, dan stasiun pengisian.
“Kebijakan etanol ini baik, tetapi harus dijalankan dengan hati-hati, transparan, dan berpihak pada kemandirian energi nasional,” pungkas Nevi.
Komentar