Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, mendesak penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera serta Kalimantan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga, TNI, Polri, dan Manggala Agni telah berupaya keras dalam pengendalian karhutla di lapangan.

“Kita mengapresiasi kerja keras seluruh petugas di lapangan,” ujar Nevi.

Nevi menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari kecepatan pemadaman api, melainkan dari efektivitas pencegahan agar bencana tidak berulang setiap tahun.

Legislator asal Sumatera Barat ini menghormati keputusan pemerintah yang belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dengan tetap memperhatikan kapasitas penanganan di daerah.

Ia mengingatkan bahwa dampak kabut asap terhadap kesehatan, ekonomi, dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga memerlukan perhatian yang sangat serius.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Nevi.

Politisi PKS ini mendorong pemerintah untuk mempercepat restorasi lahan gambut serta mengoptimalkan sistem deteksi dini melalui teknologi satelit dan drone.

Ia juga menekankan pentingnya program pembukaan lahan tanpa bakar sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat.

Nevi menilai pemberdayaan ekonomi bagi warga di sekitar hutan menjadi kunci utama untuk mencegah praktik pembakaran lahan.

“Masyarakat harus diberikan solusi ekonomi yang nyata,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa menjaga hutan dan gambut harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan membuka lahan melalui cara membakar.

Ia menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap seluruh pelaku pembakaran lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar.

“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi menyangkut kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa,” pungkas Nevi.