Padang – Program Studi Magister Manajemen Bencana (MMB) Universitas Andalas (Unand) meraih akreditasi pertama dari BAN-PT, menjadi angin segar bagi penguatan ilmu kebencanaan di Indonesia. Capaian ini dinilai strategis di tengah ancaman bencana yang semakin nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
Ketua Prodi MMB Unand, Prof. Yenny Narny, menegaskan bahwa akreditasi ini adalah "pijakan awal" untuk bekerja lebih sistematis dan kritis. Ia menambahkan, manajemen bencana harus melibatkan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik lapangan secara utuh.
MMB Unand, yang baru dibuka pada pertengahan 2024, hadir untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan negara yang reaktif dan realitas risiko bencana yang terus berulang akibat praktik pembangunan. Salah satu pendiri prodi, Prof. Febrin Anas Ismail, mengungkapkan bahwa program ini lahir dari "kegelisahan akademik" terhadap cara negara memaknai bencana selama ini.
"Selama ini, bencana kerap dipahami sebagai peristiwa sesaat, padahal risiko dibentuk oleh proses panjang," ujar Prof. Febrin, menyoroti pentingnya pendidikan kebencanaan dalam mengubah cara pandang para pengambil kebijakan.
Sumatera Barat, sebagai wilayah rawan bencana, menjadi laboratorium nyata bagi MMB Unand. Prof. Hakam, pendiri lainnya, mengingatkan bahwa tantangan utama adalah menjaga relevansi keilmuan di tengah kompleksitas persoalan kebencanaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, MMB Unand menjalin jejaring lintas sektor dengan BNPB, program AusAid, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini mencakup riset kebijakan dan program kesiapsiagaan masyarakat.
Direktur Sekolah Pascasarjana Unand, Prof. Henny Lucida, menekankan peran pascasarjana sebagai penghasil pengetahuan berdampak. "Pascasarjana harus mampu menjawab persoalan strategis bangsa," tegasnya.
Senada dengan itu, Prof. Rudi Febriamansyah, penggagas prodi, menyatakan bahwa ilmu kebencanaan berisiko "terjebak di menara gading" tanpa keterhubungan dengan lembaga negara, pemerintah daerah, dan mitra internasional.
Akreditasi ini diapresiasi sebagai hasil kerja keras dalam membangun sistem penjaminan mutu, tata kelola, dan budaya akademik. Prof. Bambang Istijono menambahkan, pengalaman Sumatera Barat sebagai "laboratorium bencana" harus diproduksi menjadi pengetahuan yang diakui secara internasional.
Pada akhirnya, akreditasi MMB Unand memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pendidikan tinggi kebencanaan mampu mengubah cara negara memandang risiko sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan?
