Padang – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448H/2027M mulai dimatangkan lebih awal melalui sosialisasi yang digelar Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kantor LKKS Sumatera Barat, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan Kemenhaj RI dan Kanwil Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat.
Forum tersebut menjadi ruang bagi penyelenggara untuk menyerap aspirasi sekaligus berinteraksi langsung dengan calon jemaah dan masyarakat umum.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengapresiasi pelaksanaan operasional haji 2026 yang dinilai sudah jauh membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menegaskan evaluasi menyeluruh tetap perlu dilakukan agar penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya bisa lebih optimal.
Lisda menyebut pengawasan ketat dan pembenahan regulasi menjadi komitmen utama DPR.
Ia juga memastikan Komisi VIII akan turun langsung ke lapangan untuk mengawal pemenuhan hak-hak jemaah secara menyeluruh.
Menurut dia, peningkatan layanan harus mencakup pemondokan, kepastian konsumsi, hingga keandalan layanan kesehatan.
“Kami ingin jemaah bisa beribadah dengan tenang, aman, dan khusyuk,” ujar Lisda.
Di sisi lain, calon jemaah diminta mulai mempersiapkan diri jauh sebelum jadwal keberangkatan.
Kesiapan fisik, mental, pemahaman manasik, dan kelengkapan administrasi disebut menjadi bekal penting untuk menjalankan ibadah haji dengan baik.
Mereka disarankan menjaga kebugaran melalui olahraga rutin, pola makan sehat, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Calon jemaah juga didorong aktif mengikuti bimbingan manasik sebanyak delapan kali agar memahami tata cara ibadah sesuai petunjuk syariat.
Di akhir pemaparannya, legislator asal Sumbar itu mengingatkan calon jemaah agar menjaga nama baik Indonesia, menaati aturan yang berlaku di Arab Saudi, dan menunjukkan akhlakul karimah selama berada di Tanah Suci.
Sinergi antara Komisi VIII DPR RI, Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan haji 2027 yang lebih berkualitas, profesional, berkeadilan, dan memberi perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.
Komentar