Padang – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mengajak insan pers di Sumatera Barat untuk turut mengawal terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan berkeadilan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Jurnalis yang berlangsung di Café Dream n Dine, Padang, pada Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Komisioner KPPU, Budi Joyo Santoso, serta Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, untuk membahas perkembangan pengawasan ekonomi daerah.

Budi Joyo Santoso menyatakan bahwa penegakan hukum persaingan usaha bertujuan memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

“Persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tentang banyaknya pelaku usaha yang berada di pasar, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak wajar menghambat kesempatan pihak lain untuk berusaha,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa pasar harus memberikan ruang bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berinovasi berdasarkan efisiensi masing-masing.

Sepanjang tahun 2026, KPPU Kanwil I telah menerima 21 laporan yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Laporan tersebut terdiri atas 20 dugaan pelanggaran persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.

Khusus di Sumatera Barat, terdapat empat laporan yang mencakup dugaan kesepakatan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit serta persekongkolan tender di RS Paru.

Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, menekankan pentingnya membaca persoalan ekonomi secara komprehensif agar akar permasalahan persaingan dapat teridentifikasi.

“Persoalan persaingan usaha di daerah sering kali tidak terlihat hanya dari pergerakan harga, kita juga perlu melihat bagaimana struktur pasar terbentuk serta apakah pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha,” jelas Ridho.

Selain sektor perkebunan, KPPU turut menyoroti tata niaga komoditas gambir dan persaingan industri semen di Sumatera Barat.

KPPU menilai penguatan produk lokal harus dilakukan melalui peningkatan daya saing tanpa menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.

Saat ini, KPPU Kanwil I tengah menangani 11 perkara yang mayoritas berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lembaga ini juga telah menyelesaikan empat kajian struktur pasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan di daerah.

Ridho berharap media massa dapat menjadi mitra strategis dalam mengangkat isu persaingan usaha yang terjadi di lapangan.

“Kami berharap teman-teman jurnalis dapat menjadi mitra strategis KPPU dalam mengangkat berbagai persoalan di lapangan,” tegas Ridho.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran publik serta perbaikan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat luas.