Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Komunikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Kamis (06/05/2026). Saat ini, capaian kepesertaan JKN-KIS di Payakumbuh telah menyentuh angka 98,46 persen.
"Masih tersisa 2.323 jiwa yang belum terdaftar. Kami telah menghitung kebutuhan anggaran sebesar Rp87,8 juta per bulan untuk menjaring mereka. Target kita tahun 2026 ini benar-benar 100 persen," ujar Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkot Payakumbuh menyiapkan tiga strategi utama, yakni pendataan badan usaha potensial, penetapan aturan wajib daftar pekerja, serta implementasi Anggota Keluarga Tambahan (AKT) 1 persen bagi PNS daerah. Elzadaswarman juga menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Disdukcapil untuk turun langsung ke 12 kelurahan yang capaian kepesertaannya masih di bawah 98 persen.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menambahkan bahwa pemerintah daerah wajib mengoptimalkan dukungan keuangan, termasuk melalui pajak rokok daerah, sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. "Kita harus memastikan validasi data secara berkala. Jangan sampai terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum karena ketidakpatuhan daerah terhadap program JKN," tegas Rida.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, mengapresiasi langkah Pemkot yang telah menyiapkan skema anggaran melalui JAMKESDA dengan skema budget sharing antara provinsi dan kota. Menurutnya, forum ini menjadi wadah krusial untuk memitigasi risiko dan menyelesaikan kendala operasional di lapangan.
"Kami mengapresiasi Pemkot yang telah menyiapkan skema anggaran dengan opsi pendanaan penuh dari APBD untuk mencapai UHC. Total kebutuhan anggaran tahunan mencapai lebih dari Rp20 miliar," jelas Defiyanna.
Saat ini, terdapat 2.067 jiwa peserta PBI JK yang perlu segera direaktivasi. Melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi data kependudukan yang akurat, Pemkot Payakumbuh optimistis dapat melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
