Padang – Bank Indonesia (BI) menyatakan inflasi di Sumatera Barat (Sumbar) pada Maret 2026 berhasil dijaga dalam target nasional, meski permintaan melonjak selama Ramadan dan Idul Fitri.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Muhamad Abdul Madjid Ikram, mengungkapkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar mencatat inflasi 0,04 persen (mtm) pada Maret 2026. "Inflasi Sumatera Barat relatif terkendali, didukung oleh efektivitas berbagai langkah pengendalian harga selama Ramadan dan Idul Fitri," ujarnya, Jumat (2/4/2026). Angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 0,41 persen (mtm).
Ikram menjelaskan, keberhasilan ini berkat sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui sidak pasar, operasi pasar, dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Upaya ini menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.
Secara kumulatif, Sumbar mencatat deflasi 0,82 persen (ytd) dari Januari hingga Maret 2026. Inflasi tahunan berada di 3,37 persen (yoy), masih dalam sasaran nasional 2,5±1 persen.
Tekanan inflasi pada Maret berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol menjadi penyumbang utama karena meningkatnya permintaan menjelang Lebaran.
Namun, penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan beras akibat pasokan dan distribusi yang membaik meredam tekanan inflasi. Penurunan harga juga terjadi pada emas perhiasan dan tarif angkutan udara.
Perkembangan harga bervariasi di kabupaten/kota Sumbar. Dharmasraya mencatat inflasi tertinggi (0,44 persen mtm), diikuti Bukittinggi (0,16 persen). Padang dan Pasaman Barat justru mengalami deflasi tipis.
Ikram menambahkan, inflasi Sumbar diperkirakan tetap terkendali, meski risiko seperti ketidakpastian global, potensi kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem perlu diwaspadai.
BI dan TPID akan terus memperkuat sinergi melalui kerja sama antar daerah, intensifikasi operasi pasar, dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. "Koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sepanjang 2026," pungkas Ikram.
