Manado – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026), memicu respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menginstruksikan jajaran terkait untuk fokus pada penyelamatan jiwa, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
"Keselamatan manusia adalah prioritas utama. Evakuasi harus dilakukan cepat dan korban harus mendapatkan pelayanan terbaik," tegas Menko PMK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan darurat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, segera menuju lokasi bencana untuk memimpin langsung penanganan darurat. Dukungan Dana Siap Pakai (DSP) akan disalurkan tanpa hambatan birokrasi kepada daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat.
Menurut laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik berpusat di laut sekitar 132 kilometer barat laut Ternate dengan kedalaman 33 kilometer, diikuti gempa susulan. Guncangan terkuat tercatat pada skala V–VI MMI di Ternate dan IV–V MMI di Kota Manado, menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan publik dan rumah warga.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, melaporkan satu korban jiwa dan kerusakan berat pada Gedung Olahraga KONI Sario di Manado. Fasilitas rumah sakit juga terdampak, termasuk ruang ICU yang mengalami pecah kaca dan runtuhnya tembok, sehingga puluhan pasien dievakuasi.
Di Maluku Utara, kerusakan signifikan terjadi di wilayah Batang Dua, Ternate, dengan sejumlah rumah dan bangunan gereja terdampak. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, melaporkan kerusakan rumah warga dan fasilitas pelabuhan. Ribuan warga di Halmahera Barat mengungsi ke dataran tinggi setelah sirine tsunami sempat diaktifkan.
Tim SAR gabungan yang dipimpin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terus melakukan pencarian dan evakuasi korban, serta asesmen terhadap bangunan publik. BNPB menginstruksikan pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat untuk penyaluran bantuan logistik dan DSP. Posko tanggap darurat diaktifkan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.
Pemerintah pusat mengerahkan tim gabungan yang dipimpin Kepala BNPB bersama Basarnas dan BMKG ke wilayah terdampak untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan kondisi masyarakat pascagempa.
