Padang – Pemerintah Kota Padang memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memastikan standar keamanan pangan dan ketepatan sasaran distribusi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima kunjungan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (12/5/2026), menegaskan bahwa program ini harus memberikan dampak ganda, yakni pemenuhan gizi untuk menekan angka stunting sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
"Kita akan mendorong kesiapan pasar tradisional, koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur," ujar Fadly.
Fadly juga menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Padang agar segera menyesuaikan operasional dengan standarisasi Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menekankan bahwa kehadiran program MBG tidak boleh membuat orang tua abai terhadap pemenuhan gizi mandiri di rumah. Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait melakukan intervensi konkret agar bantuan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi makanan. Pihaknya menyoroti urgensi sertifikasi kelayakan higiene pada setiap unit SPPG.
"Kami menekankan pentingnya sertifikasi kelayakan higiene pada seluruh unit SPPG serta pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan agar sesuai standar keamanan pangan," tegas Jasra.
