Batusangkar – Peluncuran aplikasi E-Monev 2026 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan badan publik di Tanah Datar. Harapan itu disampaikan Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tanah Datar, Dedi Tri Widono, usai peluncuran aplikasi E-Monev di kantor gubernur, Kamis (4/6).

Dedi menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tersebut. Menurut dia, kegiatan itu menjadi sarana penting untuk mendorong perbaikan layanan informasi di badan publik.

Ia menilai, melalui monev, badan publik dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki layanan agar informasi yang diberikan kepada masyarakat semakin akurat, aktual, dan mudah diakses.

“Kami berharap monev ini dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus mendorong badan publik menyajikan informasi yang aktual, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dedi juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Arry Yuswandi menekankan pentingnya komitmen badan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya melalui keterbukaan informasi publik.

Arry menyebut ada tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian badan publik, yaitu digitalisasi informasi secara proaktif melalui website resmi, peningkatan kualitas pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengelolaan arsip dan dokumen yang tertib dan profesional.

“Website harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, PPID harus responsif, dan pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik sebagai dasar pelayanan informasi publik,” kata Arry.

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Idham Fadhli, mengatakan KI memiliki tiga tugas utama, yakni memberikan penguatan kepada badan publik, menyelesaikan sengketa informasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.

Tahun ini, monev di Sumatera Barat diikuti sekitar 400 badan publik. Menurut Idham, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang penilaian, melainkan juga instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan membangun budaya transparansi.

“Tujuan utama monev bukan mencari peringkat, tetapi mendorong pembinaan dan perbaikan layanan informasi publik secara berkelanjutan,” ujarnya.

Idham juga mengingatkan para pimpinan badan publik agar memberi perhatian khusus kepada operator dan jajaran yang terlibat dalam proses monev.