Padang – DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Jumat (3/10/2025). Rapat ini menjadi forum bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan umum terkait rancangan anggaran tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, memimpin rapat yang dihadiri oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda Sumbar.
Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Fraksi Golkar menyoroti ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi target surplus anggaran, namun berharap pendapatan daerah dapat ditingkatkan.
Fraksi PKS menyoroti posisi pembiayaan netto dan surplus yang tipis, mengindikasikan ruang fiskal yang sempit dan rentan terhadap guncangan. Fraksi Demokrat menyoroti penurunan target pendapatan daerah yang memerlukan strategi optimalisasi inovatif. Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai proyeksi capaian nilai SAKIP dalam konteks reformasi birokrasi.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta menurunkan tingkat kemiskinan. Fraksi PAN menyoroti penurunan alokasi transfer ke daerah dan meminta penjelasan mengenai terobosan yang akan dilakukan pemerintah provinsi.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari fraksi-fraksi dan menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan APBD 2026 sebelum memasuki tahapan berikutnya, yaitu jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Komentar