Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat memperketat pengawasan terhadap sektor Pajak Air Permukaan (PAP) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang menuntut kemandirian fiskal daerah.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penguatan fiskal merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi prioritas utama yang akan dikawal secara intensif oleh lembaga legislatif.
"Tidak mungkin kita berbicara pembangunan dan kesejahteraan tanpa memperkuat fiskal. Karena itu, PAD menjadi fokus, termasuk optimalisasi Pajak Air Permukaan yang saat ini kita kawal ketat," ujar Muhidi usai Rapat Paripurna di Padang, Rabu (29/4/2026).
Untuk memastikan target tersebut tercapai, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan komisi terkait akan mengintensifkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Muhidi menjelaskan bahwa rapat evaluasi akan digelar secara rutin, dengan frekuensi minimal satu hingga dua bulan sekali. Selain pajak, DPRD juga berencana melakukan peninjauan kembali terhadap aset-aset milik pemerintah provinsi untuk memaksimalkan potensi pendapatan.
Selain fokus pada sektor fiskal, DPRD Sumbar juga telah merampungkan masa reses kedua. Seluruh aspirasi masyarakat yang terjaring selama masa reses telah diserahkan kepada gubernur untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
"Ini nanti akan kita bahas dalam KUA-PPAS. Harapannya, program yang diusulkan masyarakat bisa terakomodasi," tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Sumbar berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Dalam waktu dekat, dewan akan meninjau kembali sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) lama serta membahas Ranperda baru yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026.
