Padang – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Padang menuai kritik dari anggota DPRD Kota Padang Fraksi PKB, Yusri Latif. Ia menilai sistem yang berbasis domisili tersebut tidak adil bagi siswa berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah negeri.
Yusri Latif pada Minggu (29/6/2025) mengatakan, sistem zonasi tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi akademik siswa hanya akan menciptakan ketidakadilan baru dalam dunia pendidikan. “Kan tidak semua daerah memiliki sekolah negeri. Ini sama saja dinas pendidikan tidak paham tentang penerapan sistem domisili itu,” ujarnya.
Latif menyoroti banyaknya wilayah pinggiran Kota Padang yang belum memiliki fasilitas pendidikan negeri. Menurutnya, kebijakan zonasi seharusnya fleksibel dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial serta geografis masyarakat.
Selain masalah zonasi, Latif juga mengkritik sistem pendaftaran online yang dianggapnya membebani masyarakat. Ia menyebut situs pendaftaran sering bermasalah, sulit diakses, dan prosedurnya rumit, sehingga menghambat proses pendaftaran.
“Semestinya, pendaftaran secara online itu memberikan kemudahan, bukan malah menambah beban,” tegasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat, Latif mengajak warga untuk melaporkan setiap ketidakadilan dalam proses PPDB. Ia menyatakan bahwa DPRD siap menampung dan meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Padang untuk ditindaklanjuti.
Latif pada Minggu (29/6/2025) juga menyampaikan, “Kalau ada ketimpangan, jangan diam. Laporkan. Supaya bisa kita kawal dan tindaklanjuti secara serius.”
Sebagai solusi, Latif mendesak Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi total mekanisme PPDB, termasuk meninjau ulang sistem zonasi dan memperbaiki sistem daring. Ia juga mendorong pembukaan jalur khusus bagi siswa berprestasi, tanpa memandang domisili.
Latif menambahkan, “Anak-anak pintar, yang punya nilai tinggi dan prestasi, harusnya diberi ruang untuk berkembang. Jangan sampai mereka dikorbankan hanya karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah favorit.”
Latif berharap sistem pendidikan di Kota Padang lebih berpihak pada keadilan akses dan kemajuan siswa, bukan hanya mengikuti aturan administratif yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Komentar