Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti efisiensi dan pemerataan layanan PT PLN (Persero) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas evaluasi kinerja semester I 2025, aksi korporasi 2026, dan roadmap ketahanan energi nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan PLN untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.
Legislator tersebut mengapresiasi capaian PLN yang mencatat penjualan listrik 155,62 TWh atau tumbuh 4,36% YoY, serta laba usaha Rp 30,56 triliun pada semester I 2025.
Selain itu, Komisi VI DPR RI menyoroti tingginya surplus kapasitas di Jawa-Bali yang mencapai ±40%, yang menekan efisiensi dispatch dan meningkatkan pembayaran kapasitas ke IPP.
Komisi VI DPR RI juga menyoroti ketimpangan kualitas layanan, terutama terkait SAIDI-SAIFI di wilayah timur Indonesia, dan menilai inovasi PLN belum sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan AI.
Pada aspek aksi korporasi 2026, Komisi VI DPR RI meminta penjelasan tegas mengenai progres PLTN, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta percepatan penambahan Energi Baru Terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam RUPTL 2025-2034 yang menargetkan 76% penambahan kapasitas berasal dari EBT.
“PLN harus memastikan pertumbuhan konsumsi listrik tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi diperluas melalui elektrifikasi industri, kawasan ekonomi, dan layanan bernilai tambah,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI.
Komentar