JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat kritikan keras dari anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Rahmat menilai KLHK gagal menjadikan deforestasi sebagai faktor utama penyebab bencana.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan KLHK di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rahmat bahkan meminta pejabat yang gagal mengatasi bencana untuk mengundurkan diri.
Rahmat mengungkapkan bahwa data KLHK terkait penurunan deforestasi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya, hampir 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat digunakan untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi, dalam periode 2016-2025.
Selain itu, Rahmat menyoroti luas lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektar pada 2024 dan mempertanyakan kebijakan KLHK dalam mengatasi masalah tersebut. Ia juga menyinggung data ekspor industri kehutanan yang terus meningkat, termasuk dari Sumatera Barat, yang menurutnya turut menyumbang besar terhadap bencana banjir.
Rahmat mendesak KLHK untuk lebih jujur dalam membaca kondisi ekologis Sumatera dan memprioritaskan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak.
Komentar