Padang – Penelusuran langsung ke Sumatera Barat mengungkap fakta baru terkait kebutuhan pemulihan sektor pertanian pascabencana. Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menemukan data riil yang berbeda signifikan dari laporan resmi yang selama ini beredar.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 19 pemerintah kabupaten/kota menunjukkan total kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp4,53 triliun. Angka ini diperoleh setelah pencocokan dan pendalaman data antara pemerintah daerah dan temuan lapangan.
"Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar," kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp2,06 triliun, jaringan irigasi Rp1,07 triliun, dan sektor pertanian secara langsung merugi Rp1,22 triliun. Kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani mencapai Rp156,87 miliar, serta embung sebesar Rp10,25 miliar.
Rahmat menegaskan data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran. Ia menyoroti adanya kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi.
"Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya," ujarnya.
Selain masalah data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan terkendala tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai. Kondisi ini memperlambat perbaikan irigasi skala kecil, padahal petani membutuhkan penanganan cepat.
Untuk mempercepat pemulihan, Rahmat menilai diperlukan dukungan alat berat agar lahan pertanian dapat segera digarap kembali. "Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani," katanya.
Rahmat berharap pemerintah pusat segera menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. "Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat," pungkasnya.
Temuan ini muncul setelah Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dalam rapat itu, Rahmat mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor-sektor tersebut pascabencana.
