Jakarta – Bupati Padang Pariaman H. John Kenedy Azis, Selasa (23/6) siang, mendatangi Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dedy Gunawan, untuk memperjuangkan penyelesaian penggantian lahan milik daerah yang dipakai sebagai lokasi rest area Jalan Tol Padang-Sicincin.

Dalam pertemuan itu, John Kenedy Azis atau JKA didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Kepala Pelaksana BPBD. Rombongan Pemkab Padang Pariaman juga menyerahkan surat permohonan kepada Kementerian PU terkait penggantian kawasan rest area tersebut.

John Kenedy Azis menegaskan, aset daerah yang dipakai untuk mendukung pembangunan nasional harus memiliki kepastian penyelesaian agar tidak menimbulkan masalah administrasi dan pengelolaan aset di kemudian hari.

“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sebagai proyek strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah. Namun, aset pemerintah daerah yang dimanfaatkan juga perlu mendapatkan kepastian penggantian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema penggantian dapat dilakukan melalui uang atau dalam bentuk dukungan pembangunan fasilitas pemerintah daerah. Salah satu usulan yang diajukan adalah dukungan untuk melanjutkan pembangunan gedung DPRD Kabupaten yang hingga kini belum selesai.

Menurut bupati, langkah yang ditempuh pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen menjaga dan mengamankan aset daerah. Di saat yang sama, pemerintah ingin memastikan pembangunan tetap berjalan tertib secara administrasi dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Di sisi lain, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga disebut menerima dan menindaklanjuti aspirasi Pemkab Padang Pariaman. Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas sejumlah aspek teknis dan administratif terkait status aset serta mekanisme penggantian lahan.

Penjabat Sekda Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar penyelesaian aset tersebut berjalan sesuai ketentuan.

“Kita berharap ada solusi terbaik sehingga aset milik daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional ini dapat diselesaikan secara baik, transparan, dan sesuai regulasi,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah Pemkab Padang Pariaman dalam memperjuangkan hak daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Pemkab Padang Pariaman juga berharap keberadaan Jalan Tol Padang-Sicincin dapat memperkuat konektivitas, membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Ranah Saiyo Sakato.