Jakarta – BNPB memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Kegiatan hybrid itu digelar Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., hadir sebagai narasumber pada sesi pertama. Ia tampil bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kehadiran BNPB dalam forum tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi risiko bencana yang berpotensi meningkat akibat El Nino. Dalam paparannya, Suharyanto menyebut fenomena itu diperkirakan mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncak pada akhir tahun hingga awal 2027.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi kering, terutama kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dampaknya dapat mengurangi ketersediaan air baku, mengganggu produksi pertanian, dan mengancam ketahanan pangan nasional.
Sebagai langkah antisipasi, BNPB telah menjalankan sejumlah upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Di antaranya optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca, pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih sebagai solusi jangka panjang, penguatan kapasitas daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, serta penyiapan distribusi air bersih bagi warga terdampak.
Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
BNPB juga mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Upaya itu menjadi bagian dari mitigasi struktural dan penguatan ketahanan air masyarakat di daerah rawan kekeringan.
“Kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan bisa ditekan,” ujar Suharyanto.
Selain menghadapi kekeringan, BNPB juga memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman karhutla melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan karhutla. BNPB menegaskan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla perlu terus ditingkatkan agar peristiwa kabut asap lintas batas seperti pada 2015 tidak terulang.
Rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi daerah dengan upaya mitigasi dampak El Nino. Hal ini berkaitan dengan potensi gangguan pada produksi pangan dan distribusi komoditas strategis yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam agenda itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Presiden AM Putranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum BULOG Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.
Kehadiran para pejabat tersebut memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghadapi potensi dampak El Nino, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. BNPB juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada serta terus memantau informasi resmi pemerintah terkait perkembangan iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing.
Komentar