Padang – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat mewaspadai potensi lonjakan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ancaman fenomena El Nino, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga risiko gangguan pasokan pangan nasional menjadi faktor utama yang harus diantisipasi pemerintah daerah sejak dini.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengungkapkan bahwa meski inflasi hingga April 2026 masih terjaga di kisaran target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen, kewaspadaan tetap diperlukan. Menurutnya, penurunan produksi pangan di Pulau Jawa akibat El Nino berisiko memicu perebutan pasokan pangan yang berdampak langsung ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat.
"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujar Ikram dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Padang, Selasa (12/5/2026).
Selain faktor cuaca, BI menyoroti kenaikan daya beli masyarakat yang dipicu meningkatnya pendapatan petani sawit dan gambir. Meski positif bagi ekonomi, peningkatan pendapatan ini berpotensi mendorong konsumsi yang jika tidak diimbangi ketersediaan stok, akan memicu tekanan inflasi. BI juga meminta pemerintah daerah mencermati distribusi energi serta risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha menjadi kunci stabilitas ekonomi. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi yang baik akan menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas daerah.
"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tutur Mahyeldi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sumbar meluncurkan aplikasi "Kiat Sumbar" (Kendali Inflasi Aman dan Terjaga). Inovasi digital ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antarwilayah dalam memantau distribusi pangan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok secara lebih efektif.
