Padang – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ancaman fenomena El Nino, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga risiko gangguan pasokan pangan nasional menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi sejak dini.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengungkapkan bahwa meski inflasi hingga April 2026 masih terjaga di kisaran target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen, pemerintah daerah tidak boleh lengah. Sinergi yang telah terbangun antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga.
"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," ujar Ikram dalam High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan II di Padang, Selasa (12/5/2026).
Ikram menyoroti dampak El Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu perebutan pasokan pangan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Selain itu, kenaikan pendapatan petani dari komoditas sawit dan gambir turut meningkatkan daya beli masyarakat, yang jika tidak diimbangi ketersediaan stok, akan memicu tekanan inflasi.
"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," tegasnya.
Selain sektor pangan, BI juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi energi serta risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan kunci utama menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap positif.
"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," kata Mahyeldi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi meluncurkan aplikasi "Kiat Sumbar" (Kendali Inflasi Aman dan Terjaga). Inovasi digital ini dirancang untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi serta memantau distribusi kebutuhan pokok antar daerah secara lebih efektif dan transparan.
