Padang – Inflasi bulanan di Sumatra Barat melandai pada Juni 2026. Badan terkait mencatat inflasi month-to-month (mtm) turun menjadi 0,50 persen, dari 0,90 persen pada Mei, meski secara tahunan angka inflasi provinsi ini masih berada di level 4,70 persen.
Secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2026, inflasi Sumbar tercatat 0,98 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, M. Abdul Majid Ikram, menilai capaian itu menjadi modal penting untuk menjaga inflasi tahunan tetap sesuai sasaran nasional.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa meski masih ada tekanan inflasi tahunan, peluang tercapainya inflasi 2026 sesuai sasaran 2,5% ± 1% tetap terjaga,” kata Abdul Majid Ikram dalam keterangan resminya, Kamis (2/7/2026).
Pelemahan inflasi Juni terutama ditopang oleh kelompok bahan pangan bergejolak yang mereda cukup dalam. Kelompok ini turun dari inflasi 2,47 persen pada Mei menjadi 0,56 persen pada Juni.
Sejumlah komoditas ikut menekan harga, antara lain daging ayam ras yang turun 7,32 persen dengan andil minus 0,10 persen, telur ayam ras turun 4,33 persen dengan andil minus 0,03 persen, serta sayuran seperti sawi hijau, buncis, dan kangkung yang masing-masing menyumbang andil minus 0,01 persen.
Namun, beberapa komoditas lain tetap mendorong inflasi. Di antaranya bensin non-subsidi yang naik 3,28 persen dengan andil 0,14 persen, tarif angkutan udara yang meningkat 6,01 persen dengan andil 0,03 persen, serta bahan bakar rumah tangga atau LPG non-subsidi yang naik 3,20 persen.
Turunnya harga ayam dan telur dipengaruhi kelebihan pasokan anak ayam atau day old chick (DOC) secara nasional. Sementara itu, tekanan dari sektor transportasi dan energi masih menahan laju penurunan inflasi, seiring libur sekolah yang ikut mendorong tarif tiket pesawat di tengah mahalnya avtur.
Kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi akibat gejolak harga energi global juga turut memberi tekanan pada inflasi Sumbar. Di level wilayah, pergerakan harga di 19 kabupaten dan kota sepanjang Juni berlangsung tidak seragam.
Kota Bukittinggi mencatat inflasi terendah sebesar 0,35 persen mtm, disusul Kota Padang sebesar 0,36 persen mtm. Keduanya mampu menjaga stabilitas harga pangan meski menghadapi kenaikan harga bensin.
Sebaliknya, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,01 persen mtm dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,61 persen mtm. Di dua daerah itu, kenaikan harga dipicu lonjakan bensin, cabai merah, dan sayuran hortikultura akibat gangguan cuaca.
Secara tahunan, Dharmasraya menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sumbar sebesar 5,91 persen, diikuti Pasaman Barat 5,90 persen, Bukittinggi 4,52 persen, dan Padang 4,19 persen.
Untuk meredam gejolak harga ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar memperkuat sinergi melalui empat langkah utama. Upaya itu mencakup percepatan rekonstruksi pascabencana dengan koordinasi bersama pemerintah pusat agar sarana logistik yang rusak segera pulih, intensifikasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah dengan prinsip 3 Tepat, penguatan kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, serta program urban farming dengan memperkuat peran kelompok tani cabai dan bawang merah sebagai penyangga stok.
Meski optimistis inflasi akhir 2026 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, BI mengingatkan Sumbar tetap harus waspada. Sejumlah risiko eksternal seperti cuaca ekstrem El-Nino yang dapat memengaruhi pasokan pangan, tingginya harga energi dunia, lonjakan biaya logistik, hingga potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu imported inflation masih perlu diantisipasi sampai akhir tahun.
Komentar