Kemnaker Tekankan Keterbukaan Informasi Publik Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus mempermudah masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan berbagai program ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menyampaikan pernyataan tersebut dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Cris menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif semata.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik,” ujar Cris.

Ia menambahkan bahwa poin terpenting dari keterbukaan tersebut adalah memberikan akses luas agar masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ketenagakerjaan.

Menurut Cris, keterbukaan informasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi krusial antara pemerintah dan publik di era modern.

Pemerintah berkomitmen memastikan hak masyarakat untuk memahami layanan serta pelindungan tenaga kerja terpenuhi melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.

Sebagai wujud transparansi, kementerian memaparkan data Pelatihan Vokasi Nasional per 30 Oktober 2026 dengan jumlah pendaftar mencapai 265.008 orang.

Sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan program pelatihan tersebut, termasuk di antaranya 1.257 penyandang disabilitas.

Tingkat penempatan kerja lulusan pelatihan saat ini tercatat mencapai 40,12 persen.

Selain itu, data Program Pemagangan Nasional per 26 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan.

Terdapat 81.530 orang yang saat ini berstatus sebagai peserta aktif dalam program tersebut.

Program MagangHub ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Cris menjelaskan bahwa penguatan tata kelola informasi kini diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi, serta monitoring dan evaluasi internal secara berkala.

Kementerian juga menindaklanjuti setiap permohonan informasi serta pengaduan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas instansi.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” tutur Cris.