Padang Aro – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial sebagai strategi utama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.
Kawasan hutan yang mencakup 65 persen dari total luas wilayah kabupaten menjadi modal strategis bagi pembangunan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mengelola kekayaan alam tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (10/11/2026).
Ia menekankan bahwa pengelolaan hutan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi penduduk lokal.
“Bagaimana kita mengelola potensi tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Syamsurizaldi dalam arahannya.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam memberdayakan masyarakat meskipun kewenangan sektor kehutanan berada di bawah pemerintah provinsi.
Sinergi antarpihak diperlukan agar kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hingga daerah aliran sungai dapat dikelola dengan optimal.
Saat ini, Solok Selatan telah memiliki 18 Lembaga Pengelola Hutan Nagari dengan total luas areal perizinan mencapai 36.983 hektare.
Keberadaan lembaga tersebut memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang menggarap berbagai sektor produktif.
Masyarakat kini mengembangkan beragam komoditas unggulan seperti pengolahan kopi, budidaya lebah madu, hingga pertanian sawah organik.
Selain itu, sektor peternakan sapi, produksi kompos, dan ekowisata menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Syamsurizaldi menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem perhutanan sosial.
“Rapat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan mendorong pengembangan perhutanan sosial,” tegasnya menutup keterangan.








Komentar