Padang Pariaman – Anggota DPRD Sumatera Barat, Muhammad Yasin, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen guna mencegah kerugian dalam aktivitas perdagangan.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di SMPIT Madinah Al Fatih, Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung, Sabtu (7/11/2026).
Sebanyak 100 peserta dari berbagai nagari di Padang Pariaman hadir untuk mengikuti edukasi mengenai regulasi perlindungan konsumen tersebut.
Muhammad Yasin yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Sumbar menyosialisasikan Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Ia menegaskan bahwa regulasi ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan perdagangan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha.
“Dalam aktivitas jual beli, konsumen memiliki hak yang wajib dihormati dan diperhatikan oleh setiap pelaku usaha,” ujar Muhammad Yasin saat memberikan pemaparan.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Risdianto, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Perda Nomor 21 Tahun 2018 mencakup 14 bab dan 48 pasal yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
Sesi diskusi berlangsung aktif saat peserta menyoroti persoalan peredaran produk makanan dan minuman yang belum terjamin kehalalannya di pasaran.
Menanggapi keresahan warga, Muhammad Yasin menyatakan bahwa Fraksi PKS DPRD Sumbar saat ini sedang menginisiasi penyusunan regulasi khusus mengenai kehalalan produk.
“Mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen telah diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2018,” jelasnya.
Legislator ini berharap masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak.
Ia menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya membangun kesadaran bersama agar pelaku usaha dan pembeli mendapatkan perlakuan yang adil.








Komentar