Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai landasan teknis penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026.
Pemerintah menetapkan bantuan tunai senilai Rp900.000 bagi setiap pekerja yang memenuhi kriteria administratif.
Dana tersebut merupakan akumulasi subsidi sebesar Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan.
Proses penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai November hingga Desember 2026.
Pemerintah menunjuk bank Himbara dan PT Pos Indonesia sebagai kanal resmi pendistribusian dana kepada para pekerja.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri karena data penerima telah ditetapkan sesuai kriteria.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa bantuan ditujukan bagi pekerja yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah, Kamis (5/11/2026).
Penerima bantuan wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Agustus 2026.
Pemerintah membatasi sasaran bantuan bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum wilayah setempat.
ASN, TNI, dan Polri dipastikan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan ini.
Pekerja yang bukan merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyaluran subsidi tersebut.
Penentuan besaran upah merujuk pada laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.
Bagi daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, pemerintah menerapkan penyesuaian batas upah dengan pembulatan ke atas pada nominal ratusan ribu rupiah.
Indah menekankan pentingnya akurasi data yang dilaporkan perusahaan agar proses distribusi bantuan berjalan lancar.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” tegasnya.
Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi layanan panggilan Kemnaker di nomor 1500 630.








Komentar