Jakarta – Pemerintah resmi memangkas suku bunga pembiayaan Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) melalui PNM Mekaar dari kisaran 18-25 persen menjadi 8 persen per tahun.

Kebijakan ini bertujuan memperluas akses permodalan bagi para perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Pembahasan Kredit Perempuan Prasejahtera yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri UMKM, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Kepala BP BUMN.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Informasi mengenai penyesuaian kebijakan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Kementerian BUMN pada Jumat (6/11/2026).

Pemerintah menetapkan bahwa implementasi penurunan suku bunga akan dilakukan secara bertahap mulai November 2026.

Penerapan kebijakan ini ditargetkan berjalan secara penuh di seluruh wilayah mulai 1 Januari 2027.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan yang mengandalkan usaha ultra mikro sebagai sumber penghasilan keluarga.

Pihak kementerian menyatakan, “Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro.”

Dengan beban bunga yang lebih ringan, pemerintah berharap para pelaku usaha memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan kapasitas ekonomi mereka.

Penurunan suku bunga ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian finansial bagi kelompok perempuan prasejahtera.

Pihak berwenang menambahkan, “Program ini juga diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kesempatan usaha dan akses permodalan yang lebih mudah dijangkau.”

Langkah strategis ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor usaha ultra mikro.